Pemerintah Jangan Paksakan New Normal di Pesantren Jika Tidak Siap - Alhimna

Breaking

Alhimna

Ilhami Dunia Dengan Aswaja

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Kamis, 28 Mei 2020

Pemerintah Jangan Paksakan New Normal di Pesantren Jika Tidak Siap

Pesantren salah satu lembaga pendidikan terdampak Covid-19.
السلام عليكم و رحمة الله وبر كا ته

Pada hari ini Jum’at, 29 Mei 2020, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) atau Asosiasi Pesantren Indonesia memandang bahwa :

1. Jumlah dan Pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 masih tinggi dan mengkhawatirkan. Persebarannya juga makin meluas. Sementara prasyarat untuk mencegah penularan Covid-19, terutama jaga jarak (social/physical distancing), semakin sulit diwujudkan.

2. Keadaan demikian seharusnya membuat pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan pemerintah akan segera melaksanakan New Normal (Kelaziman Baru). Hal ini sangat berisiko bagi makin luas dan besarnya persebaran Covid-19 termasuk dalam lembaga Pendidikan.

3. Terhadap Pesantren, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani Covid-19. Namun, tiba-tiba pemerintah mendorong agak terlaksana New Normal dalam kehidupan pesantren. Hal demikian tentu saja mengkhawatirkan. Alih-alih untuk menyelematkan pesantren dari Covid-19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi Covid-19. Sesuatu yang sepatutnya dihindari.

Untuk itu RMI-PBNU menyatakan bahwa pelaksanaan new normal di pesantren tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan pemerintah untuk tiga hal berikut :

1. Kebijakan pemerintah yang konkrit dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari risiko penyebaran virus covid 19.

2. Dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan.

3. Dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (Syahriyah/SPP dan Kitab ) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.

Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk 3 (tiga) hal di atas maka RMI-PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah.RMI-PBNU juga mengimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.


واللّٰه الموفق الى اقوم الطريق
والسلام عليكم و رحمة الله وبركا ته

Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah
Nahdlatul Ulama


H. Abdul Ghofarozzin (Ketua)                       Habib Sholeh (Sekretaris)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here