Gus Dur dan Kewarganegaraan Bineka - Alhimna

Breaking

Alhimna

Ilhami Dunia Dengan Aswaja

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Rabu, 30 Oktober 2019

Gus Dur dan Kewarganegaraan Bineka

Gus Dur, Islam Nusantara
Judul : GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001
Penulis  : Ahmad Suaedy
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
Tahun Terbit : 2018
Halaman : 488
ISBN/EAN : 9786020618135
Peresensi : Erika Patricia, mahasiswi Universitas Islam Malang
Buku GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA Penyelesaian Konflik  Aceh dan Papua 1999-2001 ini menyajikan penjelasan bagaimana Gus Dur berhasil membalik strategi penyelesaian konflik Aceh dan Papua.

Ia memberikan keadilan, baru kemudian menuntut kesetiaan dengan tiga langkah: pengakuan, penghormatan, dan transformasi kelembagaan negara untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Dalam buku ini seakan kita diajak kembali pada masa lalu di mana konflik itu berlangsung karena perjuangan Presiden Gus Dur yang begitu apik dalam menyelesaikan konflik  Aceh dan Papua.

Dalam buku karya Ahmad Suaedy ini terdiri dari delapan bagian yang mana per bagian dibedah menjadi beberapa bab lagi. Presiden Gus Dur mengambil jalan lain dalam menyelesaikan konflik Aceh dan Papua secara damai dan permanen yaitu dengan mengangkat martabat masyarakat di kedua wilayah tersebut secara setara dengan warga negara Indonesia lainnya melalui pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kolektif mereka sebagai anggota bangsa Indonesia yang semula didiskriminasi, bahkan dihinakan.

Presiden Gus Dur melakukan pendekatan kultural dan personal untuk melakukan dialog setara dengan masyarakat Aceh dan GAM serta masyarakat Papua dan OPM dengan lebih mengedepankan relasi pribadi dan budaya sebagai pemimpin sosial dan keagamaan. Pendekatan tersebut berhasil membangun hubungan baru saling percaya antara Aceh dan Papua.

Kewarganegaraan bineka atau kultural dan multikultural dicirikan penghormatan terhadap hak-hak kolektif seperti pengakuan atau rekognisi terhadap eksistensi masyarakat Papua atau OPM dan Aceh atau GAM sebagai warga negara Indonesia dengan seluruh konsekuensinya.

Pengakuan atau rekognisi itu kemudian diikuti dengan penghormatan atau respect berupa kebebasan berekspresi, berkumpul, bergerak dan jaminan rasa aman di tengah-tengah trauma akan represi dan kekerasan. Didasari oleh kesalingpercayaan dan penghormatan itulah kemudian dengan cukup cepat tercapai kesepakatan pembicaraan damai melalui pendekatan dialog dan pencegahan kekerasan.

Capaian pertama paling penting dan strategis yaitu kesepakatan penyelesaian dengan cara dialog dan penghentian kekerasan. Capaian paling tinggi berikutnya adalah pilihan otonomi melalui kreasi tersusunnya RUU otonomi khusus dengan menghilangkan tuntutan merdeka.

Masyarakat Aceh dan Papua saling percaya kepada Presiden Gus Dur dalam satu lingkup habitus misalnya, ketika Presiden Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua secara spontan langsung di depan mereka dan mereka menerima itu. Bagi orang Papua nama itu nyaris membalik 180 derajat jati diri mereka sebagai anggota bangsa dan manusia yang sebelumnya dikeluarkan bahkan dihina.

Meskipun demikian Presiden Gus Dur tidak berhenti sampai di situ. RUU Otonomi Khusus adalah wujud dari transformasi kelembagaan negara yang mencerminkan akomodasi dan aspirasi mereka. RUU otsus tersebut merangkum hampir seluruh aspirasi mereka kecuali merdeka, yang disusun oleh mereka sendiri secara independen tanpa campur tangan pemerintah pusat. Seluruh langkah Presiden Gus Dur tersebut sesungguhnya didasarkan pada pandangan kesetaraan warga negara dalam kerangka Islam dan nasionalisme.

Gus Dur tampaknya telah menuntun kewarganegaraan bineka yang memiliki karakter Islam Nusantara untuk Indonesia ke depan. Dalam menjalankan seluruh proses tersebut Presiden Gus Dur mendapatkan banyak tantangan dan hambatan. Hambatan terberat datang dari dalam pemerintahan seperti TNI, birokrasi, DPR, bahkan dari kalangan Islam. Kajian atas kesetaraan kewarganegaraan dalam Islam dengan fokus pada peran dan kiprah Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden yang diangkat dari data empiris melengkapi kajian yang selama ini ada.

Dalam buku karya Ahmad Suaedy ini kita tidak hanya mendapatkan informasi penyelesaian konflik tersebut namun kita juga mendapat pelajaran yang banyak seperti apa itu kewarganegaraan bineka? Hubungan Islam Nusantara dengan kewarganegaraan bineka itu bagaimana? Dan bagaimana Presiden Gus Dur meyakinkan banyak pihak yang menghalanginya dalam penyalesain konflik ini?

Maka dari itu buku ini mengandung banyak makna dan pelajaran bagi pembacanya seperti salah satunya bahwa menyelesaikan suatu konflik tidak harus dengan kekerasan melainkan bisa dengan berdialog baik atau bisa juga melalui pendekatan secara pribadi maupun sosial agar bisa terbangun saling percaya sehingga tidak akan timbul konflik lagi.

Di sini Presiden Gus Dur juga tetap mengedepankan kewarganegaraan bineka dalam menyelesaikan konflik yang artinya tetap mengutamakan rasa persatuan, persaudaraan untuk semua anggota bangsa Indonesia.

Buku yang berjudul GUS DUR, ISLAM NUSANTARA, DAN KEWARGANEGARAAN BINEKA Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001 ini sangat menarik dibaca untuk semua kalangan. Tidak hanya susunan tulisannya yang rapi dan covernya yang bagus, namun kita juga akan menjumpai beberapa gambar hitam putih yang dapat menambah informasi dengan jelas tentang peristiwa pada saat itu. (*)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here