FKUB Jepara Gelar Seminar Lintas Agama Jelang Pemilu

Seminar Lintas Agama FKUB untuk solidaritas dan kerukunan pemilu.

Alhimna.Com - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jepara menyelenggarakan Seminar Lintas Agama; Membangun Solidaritas dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Jepara Menjelang Pemilu 2019” yang berlangsung di Ruang Setda II Pemkab Jepara, Sabtu (27/10/2018) malam.

Kegiatan yang dihadiri tokoh lintas agama, ormas keagamaan, panwascam serta organisasi kepemudaan ini menghadirkan beberapa pembicara. Di antaranya Pendeta mewakili lintas agama, Kesbangpol, Kemenag, Bawaslu dan MUI.

Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dalam sambutannya mengatakan masyarakat tidak perlu terusik dan terganggu dengan gangguan-gangguan yang ada. “Kedewasaan dalam menyikapi masalah sangatlah diperlukan. Meski saat sekarang ini, banyak oknum yang memancing kegaduhan,” katanya.

Marzuqi menambahkan tantangan hari ini adalah keberadaan media sosial yang lebih banyak dominan hal negatif daripada hal positifnya. “Oleh karenanya dalam hal menyikapinya perlu kedewasaan,” tambahnya.

Kesempatan itu ia menandaskan slogan, "jangankan kaca pecah, ranting patah pun jangan", harus terus kita gaungkan dan junjung tinggi.”

Pendeta David, mewakili lintas agama mengemukakan pemimpin yang terpilih adalah kewenangan dan otoritas tuhan yg menentukan, manusia hanyalah ihtiar.

Kepada audiens David memaparkan negara lain maju karena ada yang ditakuti sehingga berlomba-lomba ingin memenangkan kompetisi. “Negara indonesia tidak maju sebab tidak ada yang ditakuti, bahkan kepada tuhan pun tidak takut,”

Pihaknya kagum dengan sembahyang muslim, “setelah bersyahadat, ia mengucap salam ke kanan dan ke kiri, sebagai isyarat bahwa ia harus membawa keselamatan bagi semua pihak,” tandasnya.

Sebagai penganut agama Kristen ia menyatakan pimpinan itu ibarat kepala yang harus dihormati sehingga umat kristiani tidak pernah mendemo pemimpinnya.

Hal lain diuraikan Kepala Kesbangpol Jepara, Dwi Riyanto. Menurutnya pihaknya pernah melihat dominasi agama di wilayah tertentu, seperti katolik yang dominan di flores, hindu di bali, Islam di aceh, dsb. “Yang paling terkesan adalah kesedian untuk melebur pada kesatuan NKRI.”

Pihaknya melanjutkan pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong proses yang baik dalam pemilu. Serta punya peran dan tugas sosialisasi agar pemilu sukses.

“Kami berharap apa yang terjadi di pusat tidak terjadi di Jepara. Deklarasi pemilu damai merupakan bentuk harapan bersama agar pemilu benar-benar sejuk dan kondusif,” harap Dwi.

Kepala Kemenag Jepara, H. Nor Rosyid yang juga menjadi pemateri melontarkan pernyataan umat beragama yang baik selain taat dalam ritual agamanya juga harus saleh sosialnya. “Keberagaman dalam keyakinan Islam adalah sunnatullah, oleh karenanya harus disyukuri dan dijaga.”

Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko mengutarakan umat beragama dalam pemilu memiliki hak dalam memilih dan dipilih. Selain itu, juga memiliki hak untuk mengawal dan mengawasi yang sudah terpilih.

“Kampanye pemilu saat ini memiliki tenggat waktu terpanjang selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sehingga Bawaslu mendorong kepada tokoh agama agar bersama-sama mencegah dan menolak politik SARA dan politik uang,” imbaunya.

Paparan terakhir disampaikan Ketua MUI Jepara, H. Mashudi. Pemilu hanyalah sarana bukan tujuan. Makanya pemilu diharapkan bisa menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan yang diharapkan.

“Jangan sampai masyarakat tidak peduli dengan kesuksesan pemilu. Posisi tokoh agama dan masyarakat harus berani menjadi panutan dalam kebaikan,” pungkas Mashudi. (ip)