Fiqih Sosial Kiai Sahal

Alhimna.Com - Dalam al-Qur’an, Allah telah berfirman “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 88).

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan syariat Islam adalah terciptanya kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai kebahagian itu, manusia harus melakukan 2 hal, yakni berbuat baik (al-ihsan) dan larangan berbuat destruktif, seperti merusak alam.

Mengikuti petunjuk ini merupakan sebuah wujud ketaatan manusia kepada Sang Pencitpa. Tentu dalam menjalankan petunjuk ini harus sesuai dengan syariat Islam yang telah digariskan Allah Swt.

Tujuan syariat Islam demikian yang menjadi pegangan pemikiran keislaman KH. MA Sahal Mahfudh –selanjutnya ditulis Kiai Sahal, adalah apa yang disebut dengan “fiqih sosial”.  

Adalah salah satu gagasan dan sekaligus sumbangan penting Kiai Sahal dalam kajian hukum Islam –yang sering disebut dengan istilah fiqih, yang tidak diartikan sebagai hukum murni dalam pengertian sempit, namun mencakup seluruh bidang kehidupan, seperti etika, keagamaan, ekonomi dan politik.

Dalam pandangan fiqih sosial Kiai Sahal, sasaran syariat Islam adalah manusia. Preposisi ini didasarkan pada sejumlah ajaran dalam syariat Islam itu sendiri yang mengatur soal penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara.

Syariat Islam mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, dalam terminologi fiqih disebut ibadah, baik sosial maupun individual, muqayyadah (terikat oleh syarat dan rukun), maupun muthlaqah (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu).

Ia juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam bentuk musyârakah (pergaulan), maupun mu‘âmalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Di samping itu, ia juga mengatur hubungan dan tata cara keluarga, yang dirumuskan dalam komponen munâkahah. Untuk menata pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan, syariat Islam juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen jinâyah, dan qadlâ`, (hlm. 144).

Maka, komponen fiqih di atas merupakan teknis operasional dari 5 tujuan prinsip syari’at Islam (maqâshid al-syarî‘ah), yaitu memelihara agama, akal, jiwa, nasab (keturunan) dan harta benda.

Komponen-­komponen itu secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan taklif untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (sa‘âdah al-dârain) sebagai tujuan hidup manusia. Unsur-unsur kehidupan dunia dan akhirat, tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan saling menunjang, hlm (151).

Dalam hal ini, Kiai Sahal menjelaskan, “Perintah mu’amalah serta larangan pencurian mengandung arti untuk menjaga harta benda, demikian pula perintah nikah, adopsi atau had bagi pelaku zina menunjukkan isyarat untuk melindungi keturunan. Sementara perintah untuk makan dan minum satu sisi larangan untuk berlaku israf, di pihak lain diberlakukannya hukum diyat dan qishash bagi pelaku pembunuhan adalah isyarat diwajibkannya melindungi jiwa. Demikian juga yang lainnya”, (hlm. 119).

Rumusan maqâshid al-syârî’ah itu memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek pengembangan kepada Tuhan. Akan tetapi justru sebaliknya, kepentingan kemanusiaan yang lebih diutamakan. Ini terlihat dari kelima “tujuan syari’at” itu hanya satu yang berkaitan dengan Tuhan (baca: ubûdiyyah) yakni menjaga agama, selebihnya berhubungan dengan kepentingan manusia.

Dari Madzhab Qauli Menuju Madzhab Manhaji

Sebagai upaya untuk membumikan al-Qur’an, agar Islam selalu shâlih li kull az-zamân wa al-makân. Maka bermadzahab secara metodologis (madzhab manhâjî) bagi Kiai Sahal merupakan suatu keharusan.

Hal ini bukan hanya lantaran teks-teks fiqih dalam kitab kuning sudah tidak sesuai dengan zaman, karena berubahnya ruang dan waktu. Namun juga memahami fiqih secara tekstual (madzhab qaulî) merupakan aktifitas yang ahistoris dan paradoks dengan makna fiqih itu sendiri.

Sebab fiqih yang berarti “pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu” mengandung makna penalaran atas segala persoalan hukum. Selain itu juga, fiqih tergolong ilmu muktasab, di mana di dalamnya tersimpan makna sebagai usaha yang kontinu dalam menggali hukum sesuai dengan perubahan zaman.

Dalam hal ini, Kiai Sahal sering mengutip ungkapan Imam al-Ghazali “faqihun ‘an mashâlih al-khalqi fi ad-dunyâ”. Artinya, seorang ulama, kiai dan tokoh Islam harus mampu menangkap “pesan zaman” demi kemaslahatan umat di dunia. Untuk dapat “menangkap pesan zaman demi kemaslahatan umat” itu jelas membutuhkan sebuah pra-syarat berupa madzhab manhâjî. Sebab jika hanya mengikuti (baca: taqlîd) terhadap qaul-qaul ulama terdahulu dalam kitab kuning, jelas tidak akan mampu menangkap “pesan zaman”, apalagi untuk kemaslahatan umat, (hlm. 117).

Harapan Kiai Sahal tidak hanya sampai “menangkap pesan zaman”, tetapi juga memberikan solusi serta konseptual kepada umat dalam setiap menyelesaikan permasalahan. Kiai Sahal mengatakan, “Kalau kita sudah menyetujuinya sebagai yang halal, maka kita juga harus membicarakan konseptualnya untuk umat. Kalau haram, kita diharuskan membicarakan bagaimana pemecahannya agar umat tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam”, (hlm. 144).

Dengan demikian, dalam pandangan Kiai Sahal paradigma dalam memandang fiqih perlu berubah. Fiqih tidak lagi dipahami sebagai kebenaran ortodoksi yang berwatak hitam-putih, melainkan sebagai pemaknaan sosial yang sangat dinamis dan kritis. Fiqih juga tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai medium kritik sosial.

Buku karya Sumanto al Qurtuby ini merupakan salah satu buku dari sekian banyak karya yang mengkaji secara mendalam pemikiran fiqih sosial Kiai Sahal. Fiqih sosial merupakan pemikiran keislaman yang berupaya menampilkan fiqih yang reaktualistik, apresiatif, proaktif dan realistik. Sehingga pada setiap jawaban atas segala permasalahan yang berkembang di masyarakat selalu dapat diterima dan sekaligus menarik untuk dikaji ulang.

Sebagai penutup, Kiai Sahal pernah mengatakan “pekih (baca: fiqih) itu kalau rupek yo diokeh-okeh”. Artinya, fiqih itu kalau menemui jalan buntu, ya diubah, sesuai dengan kondisi perkembangan zaman, (hlm. xxvi).

Ini merupakan sebuah pernyataan yang singkat namun memiliki makna yang sangat dalam. Adapun kedalaman pemaknaan terhadap pernyataan ini sebagaimana tereksplor dalam pemikiran fiqih sosial Kiai Sahal. (*)

Identitas Buku:

Penulis : Sumanto Al Qurtuby

Judul : KH MA Sahal Mahfudh; Era Baru Fiqih Indonesia

Cetakan : Nopember 2017

Penerbit : eLSA Press

ISBN : 978-602-6418-15-9

Peresensi : Fakhrun Nisa, Alumni Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MA NU) Banat Kudus

Sumber : NU Jateng